BALIKPAPAN — Penanganan kasus pidana yang melibatkan unsur warga sipil dan prajurit TNI terus ditingkatkan ketepatannya melalui kolaborasi lintas institusi. Oditurat Militer Balikpapan dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menyepakati langkah tegas untuk mengoptimalkan mekanisme penuntutan dalam perkara koneksitas.
Langkah penataan ini difokuskan pada penyelarasan prosedur teknis, integrasi berkas penyidikan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan peradilan. Adanya kesamaan pandangan antara oditur dan jaksa penuntut umum dinilai sangat penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan maupun potensi kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Pihak Kejati Kaltim dan Oditurat Militer Balikpapan menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi fondasi utama dalam setiap penanganan perkara. Dengan koordinasi yang makin solid, hambatan birokrasi dan perbedaan tata cara persidangan antara peradilan umum dan militer dapat dijembatani secara efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya ini menjadi bentuk nyata dari komitmen instansi penegak hukum di Kalimantan Timur untuk menyajikan proses peradilan yang terbuka, jujur, dan berkeadilan. Penuntasan perkara secara cepat dan tepat diharapkan makin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di wilayah tersebut.
