DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR mengesahkan aturan itu dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Selanjutnya, pengesahan setelah penantian 18 tahun ini membuka jalan bagi negara untuk merampas aset hasil kejahatan. Aset itu termasuk yang berada di daerah. Negara tidak harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Puan Maharani memimpin rapat paripurna itu. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat. Kemudian, Puan mengetok palu tanda pengesahan. DPR mengesahkan UU ini lebih cepat dari target 15 Desember 2026.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
UU Perampasan Aset: Bagaimana Aset Dirampas
UU Perampasan Aset membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture secara in rem. Negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana. Meski begitu, pengadilan tetap harus memeriksa perkara dan memutuskan perampasan itu.
Aparat penegak hukum menjalankan mekanisme perampasan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, tahapan berlanjut ke pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Pembuat aturan merancang proses itu dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.
Negara memprioritaskan pengembalian aset rampasan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang korban alami. Di sisi lain, aturan ini juga melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset adalah Habiburokhman. Ia juga Ketua Komisi III DPR RI. Ia mengatakan RUU ini memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban. “RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Kejahatan yang Dicakup UU Perampasan Aset
Ruang lingkup tindak pidana pada Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, dan penyelundupan manusia. Selain itu, ruang lingkup mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Cakupan itu berarti penegakan di daerah tidak hanya menyasar korupsi. Penipuan daring dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas juga masuk dalam jangkauan perampasan aset. Hal yang sama berlaku untuk tindak pidana narkotika dan perdagangan orang.
Habiburokhman menjelaskan empat pilar utama menopang UU ini. Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Asas dan ruang lingkup itu menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Selanjutnya, prosedur presisi menjadi pilar kedua. Prosedur itu membagi kewenangan secara jelas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kemudian, tata kelola dan transparansi menjadi pilar ketiga. Tata kelola itu mengatur pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen. Sistem informasi pengelolaan aset mendukung badan itu. Akhirnya, restorasi berkeadilan menjadi pilar keempat. Restorasi itu menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Masa Transisi 12 Bulan
UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan setelah pengundangan serta setelah pemerintah membentuk badan pengelola dan badan pengawas. Pembahasan RUU ini menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal.
Di sisi lain, aturan ini mengatur pengaman antara lain pengawasan independen dan penerapan beban pembuktian berimbang. Pengadilan menguji beban itu di hadapan publik di ruang persidangan. Selain itu, aturan ini mengatur transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman.
Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan.
Kritik Pukat UGM
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Akibatnya, penyelenggara negara tidak dapat menjelaskan asal-usul hartanya, dan negara tidak bisa merampas harta itu. Ia menyebut UU ini “macan ompong” dan “RUU lipstik”.
Zaenur juga menilai mekanisme tanpa vonis hanya berlaku dalam kondisi spesifik. Kondisi itu adalah ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak jelas. Ia pun menyoroti RUU ini tidak menyebut KPK sama sekali. Oleh karena itu, hanya jaksa pengacara negara merampas aset.
Sumber Berita: JDIH DPR RI, E-Media DPR RI, UGM, Investor.id, InvestorTrust, Channel9, Harian Media, Periskop, Tribune Indonesia, Harian Pelita










