-----------------------

 

Setelah Menanti Sejak 2018, Pegawai Kemenhan dan Prajurit TNI Terima Kenaikan Tukin

- Writer

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Penyesuaian tersebut menjadi kenaikan pertama yang diterima aparatur Kemenhan dan prajurit TNI sejak 2018.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

“Terkait informasi mengenai kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI, pada prinsipnya kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Rico, Rabu, 29 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rico menjelaskan, kenaikan tersebut didasarkan pada hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan asesmen yang berlaku, Kemenhan dan TNI dinilai telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh peningkatan indeks tunjangan kinerja.

Baca Juga :  Dari Balikpapan, Membaca Longsor Lumajang: Waspada Lereng dan Drainase Jelang Musim Hujan

Kebijakan ini sekaligus menjadi penyesuaian setelah selama delapan tahun pegawai Kemenhan dan prajurit TNI belum menerima kenaikan indeks tunjangan kinerja.

Tunjangan Kinerja TNI

“Sejak tahun 2018, Kemhan dan TNI belum pernah memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja. Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lain telah lebih dahulu memperoleh kenaikan dengan besaran yang bervariasi, bahkan mencapai 80 hingga 100 persen,” ujar Rico.

Penyesuaian tunjangan kinerja tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan.

Secara umum, indeks tunjangan kinerja pegawai Kemenhan dan prajurit TNI meningkat dari 70 persen menjadi 90 persen. Namun, besaran nominal yang diterima akan berbeda karena disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing pegawai dan prajurit.

Baca Juga :  BMKG Ingatkan Waspada Terhadap Angin Puting Beliung Saat Peralihan Musim

“Besaran nominalnya berbeda-beda sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai maupun prajurit,” kata Rico.

Menurut Rico, kenaikan tukin juga mempertimbangkan besarnya kontribusi Kemenhan dan TNI dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, personel Kemenhan dan TNI terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan wilayah rawan.

Berbagai penugasan tersebut menuntut profesionalisme, kesiapan, dan pengorbanan besar. Bahkan, terdapat prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas negara.

“Dengan demikian, kenaikan tukin ini diharapkan semakin meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kualitas kinerja aparatur Kemhan serta prajurit TNI dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Rico.

Berita Terkait

Pemilihan Wapres 9 Desember Tetap Lebih Cepat 33 Hari dari Tenggat Konstitusi
Gempa Laut Banda M7,1, BMKG Revisi Jadi M6,8: Getaran Terasa hingga Papua dan Darwin
Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco Terdepan Jelang Tenggat 18 November
MPR Tetapkan 2 Desember, Balikpapan Menanti Wapres Baru Penentu Arah IKN
Polri Tegaskan Tak Ada Uji Ulang Ijazah Jokowi, Hasil Puslabfor Sudah di Berkas Perkara
Rapat Gabungan MPR Tetapkan Paripurna 2 Desember, Balikpapan Menanti Dua Nama
Besok Pukul 09.00 WIB, Sidang Roy Suryo Lanjut dengan Pemeriksaan Tiga Saksi
Gibran Masih Wapres, Pengunduran Diri Harus Lewat MPR dan Sidang Istimewa
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:24 WIB

Pemilihan Wapres 9 Desember Tetap Lebih Cepat 33 Hari dari Tenggat Konstitusi

Selasa, 17 November 2026 - 18:24 WIB

Gempa Laut Banda M7,1, BMKG Revisi Jadi M6,8: Getaran Terasa hingga Papua dan Darwin

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco Terdepan Jelang Tenggat 18 November

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

MPR Tetapkan 2 Desember, Balikpapan Menanti Wapres Baru Penentu Arah IKN

Jumat, 13 November 2026 - 16:59 WIB

Polri Tegaskan Tak Ada Uji Ulang Ijazah Jokowi, Hasil Puslabfor Sudah di Berkas Perkara

Berita Terbaru