Warga Balikpapan mengikuti kabar besar dari Jakarta hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru pada Rabu (2/12/2026), setelah rapat gabungan MPR pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kemudian, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan hasil rapat itu dalam konferensi pers usai rapat gabungan, di Gedung Nusantara III. Rapat itu menentukan jadwal pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Balikpapan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) berkepentingan dengan kepastian politik nasional. Wakil Presiden baru yang MPR pilih nantinya ikut menentukan arah kebijakan, termasuk keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Empat Keputusan Rapat Gabungan MPR
Rapat gabungan MPR memutuskan empat hal. Pertama, sidang paripurna MPR untuk memilih, melantik, dan mengukuhkan Wakil Presiden baru digelar Rabu (2/12/2026) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, Jumat (13/11/2026). Selain itu, surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta persyaratannya.
Ketiga, rapat membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang, lima persen dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya, tim ini memeriksa dokumen dan syarat kedua calon yang Presiden ajukan, dan dipimpin pimpinan MPR.
Keempat, rapat membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang, diketuai tiga wakil ketua MPR, dari fraksi MPR dan kelompok DPD. Tim khusus ini menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Balikpapan Menanti Kepastian Politik Nasional
Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan merasakan langsung dampak setiap kebijakan pusat. Kepastian dari MPR dalam 60 hari ke depan akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi daerah.
Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut dalam rapat gabungan hari ini. DPD mewakili seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Timur, dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Melalui kelompok DPD, suara daerah ikut menentukan tahapan pemilihan Wakil Presiden baru. Hal ini memberi Balikpapan dan Kaltim ruang untuk mengawal proses di tingkat nasional.
Wakil Presiden baru nantinya ikut menentukan arah kebijakan nasional. Karena itu, warga Balikpapan layak mengikuti perkembangan rapat gabungan dan sidang paripurna MPR.
Prabowo Punya 14 Hari, MPR 60 Hari
Selain itu, konstitusi sudah mengatur batas waktu proses ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR terbit untuk mengajukan dua nama calon.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong untuk memilih Wakil Presiden definitif. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar aturan tersebut.
Dengan demikian, Wakil Presiden baru akan menjabat hingga 2029. Jadwal yang rapat gabungan tetapkan hari ini mengikat seluruh tahapan sampai pelantikan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari menyebut proses ini berpeluang berjalan lebih cepat. Keputusan rapat gabungan membuktikan hal itu: pemilihan, pelantikan, dan pengukuhan Wakil Presiden baru akan berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Selain itu, surat permintaan dua nama calon pun dikirim MPR kepada Presiden pada hari yang sama, Jumat ini.
Bursa Nama Masih Spekulasi
Sejumlah nama beredar sebagai calon pengganti Gibran. Publik paling sering menyebut Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, dan Dedi Mulyadi.
Sementara itu, simulasi kecerdasan buatan Mojok menempatkan AHY di posisi teratas dengan 16,13 persen. Bahlil menyusul dengan 12,83 persen, sedangkan Dedi Mulyadi meraih 9,55 persen.
Namun, semua nama itu masih spekulasi. Istana belum mengumumkan nama resmi. Dengan demikian, mekanisme tetap berlaku: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih satu di antaranya dalam sidang paripurna.
Latar: Surat Mundur Gibran Tiba di MPR
Rapat gabungan hari ini menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat itu kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Gibran keluar pukul 11.37.
Kemudian, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Di samping itu, Muzani menyebut pimpinan MPR belum membuka surat itu. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.
Sementara itu, Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati dan memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran pun merilis video permintaan maaf dan membantah pengunduran dirinya terkait polemik ijazah.
Dengan keputusan ini, perhatian beralih ke Istana. Selanjutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu para ketua umum partai politik hari ini untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Pada akhirnya, sidang paripurna pada 2 Desember 2026 akan menentukan pendamping Presiden hingga 2029, dan Balikpapan menanti pengumuman resmi MPR soal dua nama calon dari Presiden.
Sumber Berita: Antara, Kompas, Detik, CNN Indonesia, Liputan6, Investor Trust
