-----------------------

 

MPR Tetapkan 2 Desember, Balikpapan Menanti Wapres Baru Penentu Arah IKN

- Writer

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Balikpapan menanti Wakil Presiden baru. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan paripurna MPR 2 Desember 2026 untuk memilih, melantik, dan mengesahkan pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan tersebut seusai rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.

Paripurna MPR 2 Desember

Paripurna MPR 2 Desember akan menjalankan tiga agenda sekaligus dalam satu hari. Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama calon yang Presiden ajukan, lalu melantik dan mengesahkan Wakil Presiden terpilih.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan ini menggantikan target pelantikan 16 November yang Muzani sampaikan sehari sebelumnya. Dengan demikian, rapat gabungan menetapkan jadwal baru yang mengikat seluruh tahapan sampai pelantikan.

Tanggal 2 Desember jatuh 20 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sementara itu, jadwal itu masih jauh di dalam batas 60 hari yang MPR miliki sejak kekosongan jabatan. Selain itu, Muzani menghitung batas 60 hari itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Balikpapan Menanti Kepastian Politik Nasional

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan merasakan langsung dampak setiap kebijakan pusat. Oleh karena itu, kepastian dari MPR dalam beberapa pekan ke depan akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi daerah.

Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut dalam rapat gabungan Jumat lalu. Selanjutnya, DPD mewakili seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Timur, dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Melalui kelompok DPD, suara daerah ikut menentukan tahapan pemilihan Wakil Presiden baru. Dengan demikian, hal ini memberi Balikpapan dan Kaltim ruang untuk mengawal proses di tingkat nasional.

Wakil Presiden baru nantinya ikut menentukan arah kebijakan nasional, termasuk keberlanjutan pembangunan IKN. Karena itu, warga Balikpapan layak mengikuti perkembangan rapat gabungan dan sidang paripurna MPR.

Tenggat Dua Nama 18 November Menjelang Paripurna MPR 2 Desember

Rapat gabungan memutuskan pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026). Selanjutnya, surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya.

Muzani menyerahkan surat tersebut langsung kepada Prabowo di Istana Bogor pada Jumat malam. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujar Muzani.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat itu diterima untuk mengajukan dua nama. Namun aturan tata tertib MPR menekan jadwal lebih ketat. Dengan demikian, Presiden harus mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Sementara itu, dengan paripurna pada 2 Desember, hitungan itu jatuh pada Rabu, 18 November 2026. Tanggal 18 November ini merupakan hitungan dari aturan, bukan pengumuman resmi MPR.

Baca Juga :  Bagus Susetyo Kunjungi Lahan Buah Pepaya Miba di Manggar Baru

Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc 36 Orang untuk Paripurna MPR 2 Desember

Rapat gabungan membentuk dua tim yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Selanjutnya, tim verifikasi memeriksa berkas dan persyaratan kedua calon yang Presiden ajukan. Tim ini berjumlah 5 persen dari seluruh anggota MPR dan bekerja di bawah pimpinan MPR.

Kemudian, tim ad hoc menyiapkan draf ketetapan MPR untuk sidang paripurna. Tiga wakil ketua MPR mengetuai tim ini. Selain itu, anggota tim ad hoc berasal dari fraksi MPR dan kelompok DPD.

Prabowo Beri Parpol Sepekan

Pada Jumat sore, Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor. Selanjutnya, pertemuan mulai pukul 16.00 WIB dan membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong.

Sejumlah ketua umum hadir dalam pertemuan itu. Mereka antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Al Muzzammil Yusuf dari PKS, dan Surya Paloh dari NasDem. Selain itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga hadir.

Hasil pertemuan itu terungkap dari keterangan Zulkifli Hasan seusai pertemuan. Selanjutnya, Prabowo memberi partai koalisi waktu satu pekan untuk menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden. “Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu menyiapkan nanti,” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri. “Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau, Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju,” ujar Zulhas.

AHY menyatakan Demokrat juga tidak mengajukan nama kepada Presiden. Selanjutnya, Zulhas membantah kabar Prabowo akan mengumumkan dua nama pada Jumat malam. Kemudian, Prabowo bertolak ke Palu pada Sabtu (14/11/2026) untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah, lalu melanjutkan perjalanan ke Manila untuk Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Akhirnya, para ketua umum partai akan kembali diundang sekitar sepekan lagi untuk membahas hasil diskusi internal masing-masing partai.

Delapan Nama Potensial Versi Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial pada Jumat (13/11/2026). Delapan nama itu berasal dari enam partai. “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli.

Baca Juga :  Debut di 17 Agustus, Rafale Jadi Simbol Kebanggaan dan Modernisasi TNI AU

Dari PDIP, Doli menyebut Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya, dari Golkar, Doli menyebut Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Sementara itu, dari Gerindra, Doli menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian, dari PKB, Doli menyebut Muhaimin Iskandar. Selain itu, dari PAN, Doli menyebut Zulkifli Hasan. Akhirnya, dari Demokrat, Doli menyebut AHY.

Doli menegaskan daftar itu hanya bahan pertimbangan, bukan usulan resmi. Selain itu, Golkar menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Sementara itu, sampai Sabtu pagi, belum ada satu pun nama resmi yang Presiden umumkan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pengganti Gibran harus berasal dari partai atau koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selanjutnya, Yusril mendasarkan pernyataan itu pada Undang-Undang MD3.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan kewenangan mengusulkan dua nama berada di tangan Presiden. “Kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly. Selain itu, Jimly merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wakil Presiden baru nantinya menjabat hingga 2029. Karena itu, dua nama yang Presiden ajukan akan menentukan pendamping Presiden selama sisa masa jabatan 2024-2029.

Latar: Surat Mundur Gibran

Proses ini bermula dari surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, Gibran menyerahkan surat itu kepada Prabowo di Halim pada Rabu (11/11/2026), lalu kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Gibran keluar pukul 11.37. Selanjutnya, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat itu. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.

Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati dan memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran merilis video pada 12 November dan menyebut keputusannya sebagai keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan polemik ijazah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan 9149/D.D1/KS/2019 saja. Sementara itu, putusan itu tidak mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Kemudian, surat keterangan tersebut dicabut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206/2026 tertanggal 11 November 2026. Akhirnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan gugur pada 12 November 2026.

Balikpapan menanti pengumuman resmi soal dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden. Oleh karena itu, dua nama itu ditunggu paling lambat 18 November agar tim verifikasi sempat bekerja sebelum paripurna MPR 2 Desember.

Sumber Berita: Antara, CNN Indonesia, Investor Daily

Berita Terkait

Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco Terdepan Jelang Tenggat 18 November
Polri Tegaskan Tak Ada Uji Ulang Ijazah Jokowi, Hasil Puslabfor Sudah di Berkas Perkara
Rapat Gabungan MPR Tetapkan Paripurna 2 Desember, Balikpapan Menanti Dua Nama
Besok Pukul 09.00 WIB, Sidang Roy Suryo Lanjut dengan Pemeriksaan Tiga Saksi
Gibran Masih Wapres, Pengunduran Diri Harus Lewat MPR dan Sidang Istimewa
Serapan Gabah Bulog Berlanjut, HPP Rp6.500 Lindungi Petani
Tiga Jemaah Terluka dalam Penyerangan Masjid Darul Ma’arif, Polisi Sita Kapak dan Tabung Gas
Uji Coba Timnas Indonesia di Amman Batal, Rizky Ridho: Pemain Khawatir soal Keamanan
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco Terdepan Jelang Tenggat 18 November

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

MPR Tetapkan 2 Desember, Balikpapan Menanti Wapres Baru Penentu Arah IKN

Jumat, 13 November 2026 - 16:59 WIB

Polri Tegaskan Tak Ada Uji Ulang Ijazah Jokowi, Hasil Puslabfor Sudah di Berkas Perkara

Jumat, 13 November 2026 - 16:57 WIB

Rapat Gabungan MPR Tetapkan Paripurna 2 Desember, Balikpapan Menanti Dua Nama

Rabu, 11 November 2026 - 11:13 WIB

Besok Pukul 09.00 WIB, Sidang Roy Suryo Lanjut dengan Pemeriksaan Tiga Saksi

Berita Terbaru