Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mundur sepekan, dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Meski bergeser sepekan, jadwal baru itu tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat konstitusional 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati jadwal baru itu dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat gabungan itu melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
MPR mengubah jadwal setelah menerima surat resmi Presiden Prabowo Subianto. MPR menerima surat Presiden itu pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB. Dalam surat itu, Presiden mengusulkan penundaan sidang paripurna agar ia mendapat tambahan waktu mematangkan penjaringan kandidat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan alasan penundaan itu secara terbuka. Menurut Muzani, Presiden memerlukan waktu bicara dengan partai koalisi dan berbagai tokoh nasional sebelum menentukan dua calon wakil presiden. Agenda kenegaraan Presiden yang padat juga menjadi pertimbangan.
“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dua Nama Calon untuk Pemilihan Wapres 9 Desember Ditunggu 25 November
Pergeseran sidang paripurna ke 9 Desember otomatis menggeser batas waktu penyerahan dua nama calon. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur tenggat itu. Pasal 136 ayat (1) aturan tersebut mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum hari pemilihan.
Berdasarkan hitungan 14 hari kalender sebelum 9 Desember, MPR harus menerima surat usulan dua kandidat dari Presiden paling lambat pada Rabu, 25 November 2026. Tenggat lama, 18 November 2026, tidak lagi berlaku setelah jadwal paripurna bergeser.
Muzani menegaskan jumlah nama yang Presiden ajukan harus dua. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.
Hingga rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang Presiden pilih. Presiden masih memakai waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Verifikasi Calon dan Tim Ad Hoc
MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua calon sebelum sidang paripurna. Habiburokhman memimpin tim verifikasi itu, Lestari Moerdijat menjadi koordinator, dan sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon, termasuk 22 persyaratan yang berlaku. Proses verifikasi berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026, sehari sebelum sidang paripurna.
“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” kata Habiburokhman.
MPR juga menunjuk Bambang Wuryanto, yang publik kenal sebagai Bambang Pacul, untuk memimpin Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc menyiapkan jalannya sidang paripurna pada 9 Desember.
Cara Pemilihan Masih Menunggu Keputusan
MPR masih menyiapkan teknis pemilihan wakil presiden baru. Lembaga itu belum memutuskan apakah pemungutan suara memakai voting atau musyawarah mufakat. Keputusan teknis itu menyusul setelah dua nama calon masuk dan lolos verifikasi.
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan wakil presiden oleh MPR ini menjadi yang pertama sejak 2001, ketika Hamzah Haz dipilih untuk menggantikan Megawati yang naik menjadi presiden.
Sidang paripurna pada 9 Desember akan memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru dalam satu rangkaian. Jabatan wakil presiden saat ini kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Selasa (11/11/2026). Keesokan harinya, Kamis (12/11/2026), Gibran menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, dan Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi MPR menerima surat itu.
Bagi warga Balikpapan dan Kalimantan Timur, keputusan MPR ini menentukan siapa yang mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Publik kini menunggu dua nama dari Presiden, yang harus sampai ke pimpinan MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Sumber Berita: Baratanews, Informasi, Journalarta, Headline.co.id










