BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap kondisi postur anggaran daerah yang mengalami ketidakseimbangan fiskal. Laporan terbaru menunjukkan angka defisit APBD Balikpapan yang diperkirakan mencapai Rp395 miliar akibat tingginya alokasi belanja yang tidak diimbangi dengan perolehan pendapatan.
Penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat jajaran legislatif bersama pemerintah kota harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan kembali neraca keuangan.
Anggota DPRD Balikpapan mendorong penataan ulang serta rasionalisasi pada sejumlah program kerja yang dinilai kurang mendesak. Efisiensi anggaran difokuskan pada kegiatan operasional dan belanja barang yang dapat ditunda tanpa mengabaikan program skala prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun dilakukan pengetatan anggaran, pemerintah daerah beserta legislatif menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penanganan infrastruktur penting dipastikan tidak akan terdampak efisiensi tersebut.
