KPU Balikpapan akan kembali mengadakan debat kedua pilkada pada 7 November 2024 nanti yang berlokasi di Hotel Grand Senyiur pukul 20.00 WITA.
Komisioner KPU Kota Balikpapan yaitu Suhardi menyatakan bahwa tema yang diangkat nanti yaitu tentang infrastruktur dan kebutuhan dasar publik.
“Kebutuhan dasar masyarakat mencakup tiga sub tema utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap air bersih,” ungkapnya setelah pertemuan persiapan debat kedua di Kantor KPU Balikpapan pada hari Senin, 4 November 2024.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selanjutnya, ketika membahas infrastruktur maka sub tema yang diangkat adalah infrastruktur sebagai penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara), serta aspek transportasi dan teknologi,” tambahnya.
Dalam debat mendatang maka jumlah pendukung atau tim sukses pasangan calon (paslon) akan dibatasi maksimal 50 orang. Ini dilakukan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.
“Kami masih menerapkan pola yang sama di mana kami membatasi jumlah pendukung menjadi 50 orang untuk menjaga kondusivitas,” jelasnya.
“Jika kami mengizinkan 100 orang maka situasinya bisa menjadi tidak kondusif. Jadi, kami memilih angka 50 yang sudah cukup banyak,” lanjutnya.
Berdasarkan evaluasi dari debat pertama maka diupayakan agar masing-masing tim sukses dan pendukung paslon tidak saling bertemu saat berangkat maupun pulang untuk menghindari potensi gesekan.
“Meskipun kami berusaha menghindari pertemuan antara pendukung, ternyata kemarin masih ada insiden yang berisiko menimbulkan gesekan,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk merancang simulasi agar pendukung tidak bertemu saat datang dan pulang.”
“Polisi akan melakukan pengawasan di area lalu lintas, terutama di sekitar hotel, untuk memastikan hanya yang berwenang yang dapat masuk,” tambahnya.
Dalam debat, terdapat perubahan dari rencana awal yang hanya melibatkan calon Wakil Wali Kota. Hal ini berdasarkan evaluasi dari beberapa daerah termasuk insiden yang viral di Bojonegoro.
“Kami akan melakukan perubahan setelah mempertimbangkan PKPU dan petunjuk teknis serta hasil evaluasi dari daerah lain yang menunjukkan bahwa melibatkan wakil terlalu berisiko, seperti yang terjadi di Bojonegoro,” jelasnya.
“Intinya kami serahkan kepada paslon untuk menentukan siapa yang akan berbicara baik itu Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota. Selama sesuai dengan ketentuan maka tidak masalah jika wakil lebih dominan atau sebaliknya,” tambahnya.
Dia juga menambahkan bahwa debat kedua akan dibagi menjadi enam segmen yaitu mulai dari penyampaian visi misi paslon pertanyaan dari panelis hingga debat antar paslon. Panelis untuk debat juga sudah disiapkan.
“Panelis sudah ditentukan, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak dihubungi oleh paslon,” ujarnya.