Kasus Silmy Karim memasuki sidang dakwaan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang itu. Kasus ini punya kaitan langsung dengan kota industri seperti Balikpapan. Perkara ini menyangkut pengurusan izin tinggal warga negara asing. Layanan itu bersentuhan dengan pekerja asing, perusahaan, dan keluarga mereka. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menghadapi dakwaan bersama tujuh terdakwa lain. Mereka adalah Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, dan Bagus Bramantyo. Tiga lainnya adalah Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. Total dakwaan mencapai Rp168.972.869.091, atau sekitar Rp168,9 miliar, untuk 2021 sampai 2026.
Modus Uang Loket
Jaksa KPK mendakwa para terdakwa memperoleh uang klik atau uang loket dari pemohon melalui biro jasa. Jaksa menyebut layanan yang terdakwa peras meliputi alih status ITK ke ITAS dan alih status ITAS ke ITAP. Layanan lain adalah izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Menurut dakwaan, biro jasa membayar karena takut permohonan mereka mandek. Mereka juga takut izin tak terbit tepat waktu. Bagi pekerja asing dan perusahaan, keterlambatan semacam itu bukan sekadar urusan kertas. Status keimigrasian bisa bermasalah. Akibatnya, biaya bisa bertambah. Muncul pula risiko overstay yang berujung masalah hukum.
Penting bagi Balikpapan
Balikpapan adalah kota industri dan jasa. Mobilitas pekerjanya tinggi, termasuk pekerja asing. Layanan keimigrasian yang transparan melindungi semua pihak. Pekerja asing yang sah tak boleh menanggung biaya di luar ketentuan. Selain itu, perusahaan bisa merencanakan penempatan tenaga kerja dengan pasti. Praktik percaloan pun tak mencemari petugas yang bekerja benar. Namun, dakwaan ini tidak menyebut perkara serupa di Balikpapan. Pelajaran yang bisa kita petik menyangkut sistem. Tarif resmi mesti jelas bagi publik. Pemohon mesti bisa melacak alur pengurusan. Tak boleh ada ketakutan bahwa berkas akan mandek bila pemohon tidak membayar di luar loket.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka, Kode, dan Bantahan
Untuk Silmy Karim, dakwaan menyebut Rp1,2 miliar. Dakwaan juga menyebut dugaan penerimaan untuk pembelian saham atas namanya. Nilainya Rp31,38 miliar pada 1 Agustus 2023 sampai 11 September 2025. Rincian lain: Tessar Bayu Rp2,8 miliar, Bagus Bramantyo Rp4,2 miliar, dan Gusti Benardiansyah Rp50,9 miliar. Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 miliar, Saffar Godam Rp500 juta, dan Jaya Saputra Rp6,5 miliar. Dakwaan juga menyebut setoran tunai bernama Dana Operasional Wakil Menteri Imipas. Nilainya Rp2,56 miliar pada 19 Agustus 2025 sampai 11 Mei 2026. Jaksa menyebut pembagian uang memakai kode. Kode malaikat untuk Silmy Karim. Istilah RAMA untuk Menteri yang menurut jaksa menerima Rp40 juta per minggu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membantah pernah menerima uang itu. Ia juga membantah pernah memerintahkan pungutan tidak resmi.
Dakwaan, Bukan Putusan
Perkara masih berjalan di pengadilan. Semua uraian di atas adalah isi dakwaan, bukan putusan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua terdakwa.
Sumber Berita: CNN Indonesia, Antara
