Pemerintah Kota Balikpapan menyambut positif peluncuran skema pendidikan dan layanan publik tanpa biaya (Program Gratispol) yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji pada tanggal 21 April 2025, sebagai bagian dari komitmen mereka saat kampanye gubernur sebelumnya.
Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME menyatakan bahwa program ini sangat mengesankan karena benar-benar memenuhi kebutuhan dasar warga Kaltim.
“Saya berharap langkah ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kami sangat menghargai,” ujarnya pada Kamis, 24 April 2025.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, program Gratispol ini meliputi penghapusan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta penyediaan layanan kesehatan melalui BPJS, uang muka untuk perumahan, dan akses internet di seluruh wilayah pedesaan.
Wali Kota Balikpapan berpendapat bahwa kebijakan ini belum pernah ada sebelumnya di antara pemimpin daerah, dan bisa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Harapan saya, implementasi ini dapat diikuti oleh daerah lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk memutus siklus kemiskinan. Dengan adanya program Gratispol, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikan karena masalah biaya.
“Artinya adalah pengetahuan. Menuju Generasi Emas tahun 2045, kita harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia,” jelasnya.
Rahmad Mas’ud juga berpendapat bahwa program ini sejalan dengan visi pembangunan nasional seperti Nawa Cita di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana, kolaborasi antara program Pemerintah Provinsi dan inisiatif daerah, termasuk beasiswa dari Pemerintah Kota Balikpapan, dapat memperluas jangkauan bagi yang memperoleh manfaat.
“Dahulu pilihan beasiswa sangat terbatas, kini jadi lebih banyak,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa jika biaya pendidikan sudah menjadi tanggung jawab provinsi, anggaran daerah dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti peningkatan layanan kesehatan dan sarana pendidikan.
“Kita hanya perlu berkolaborasi untuk mewujudkannya,” tutupnya.