Antrean BBM di Kaltim belum juga terurai hingga pertengahan Oktober 2026. Warga Balikpapan dan sejumlah kota lain masih menghabiskan waktu lama hanya untuk mengisi Pertalite dan Biosolar bersubsidi di SPBU.
Pemerintah Provinsi Kaltim merespons kondisi itu lewat rapat koordinasi di Balikpapan, Kamis (8/10/2026). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan segera memperkuat pasokan dan distribusi BBM bersubsidi sebelum persoalan meluas.
“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api,” kata Rudy dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudy menilai stok fisik BBM di terminal sebenarnya tersedia. Persoalan muncul karena kebutuhan nyata warga tidak seimbang dengan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Antrean BBM di Kaltim: Kuota Pertalite Hanya 49 Persen dari Usulan Daerah
Data Dinas ESDM Kaltim mencatat pusat hanya menyetujui kuota Pertalite 508.400 kiloliter, atau 49,1 persen dari usulan daerah sebesar 1.034.972 kiloliter. Pusat juga hanya menyetujui kuota Biosolar 268.430 kiloliter dari usulan 415.682 kiloliter.
Tekanan terhadap BBM bersubsidi makin besar karena pola konsumsi warga bergeser. Data Pemprov Kaltim menunjukkan konsumsi Pertalite naik 8,7 persen, sedangkan konsumsi Pertamax justru turun 21,9 persen.
Untuk mengurai antrean, Rudy meminta Pertamina mempermudah perizinan SPBU baru. Ia juga meminta Pertamina memperpanjang jam layanan SPBU hingga pukul 22.00 WITA dengan catatan stok selalu tersedia.
Para pengusaha SPBU juga meminta jaminan pasokan agar rencana pembangunan stasiun baru tidak merugi. Hiswana Migas bersama DPRD Kaltim dan Pertamina sebelumnya membahas isu itu.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra mendesak Gubernur segera melobi pemerintah pusat. Ia mencontohkan Balikpapan, yang kebutuhan BBM-nya mencapai 171 ribu kiloliter. Namun, Balikpapan hanya menerima kuota sekitar 51 ribu kiloliter.
Balikpapan sebenarnya sudah menerima tambahan kuota Pertalite sebesar 1.250 kiloliter sehingga total kuotanya menjadi 53.118 kiloliter hingga akhir Desember 2026. Namun, DPRD Kaltim menilai tambahan itu belum menyentuh akar persoalan.
LPG 3 Kilogram di Mahakam Ulu Tembus Rp250 Ribu
Persoalan energi Kaltim tidak berhenti di SPBU. Harga LPG 3 kilogram di kawasan pedalaman Mahakam Ulu sempat melambung hingga Rp250.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi resmi setempat sebesar Rp43.000 per tabung.
Lonjakan harga terjadi karena jalur distribusi logistik melalui sungai tersendat akibat kemarau. Gubernur meminta Pertamina menjamin pasokan LPG bersubsidi sampai ke tingkat pangkalan dengan harga sesuai ketentuan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan Pertamina Patra Niaga mengupayakan realisasi penyaluran BBM tahun ini mendekati 600 ribu kiloliter. Realisasi itu melampaui kuota sekitar 510 ribu kiloliter. “Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati, dan gubernur,” kata Seno.
Di sisi lain, Pertamina menyebut stok BBM Kaltim sebenarnya dalam kondisi aman. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani menilai antrean muncul karena jumlah lembaga penyalur belum sebanding dengan pertumbuhan kendaraan di Kaltim.
Sumber Berita: EksposKaltim, Diskresi, Pranala, Disway Kaltim
