Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya dengan tegas bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara Kalimantan Timur adalah bukan proyek pribadi semata. Beliau berpesan kepada masyarakat agar tidak salah kaprah dalam memandang Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek Jokowi.
Jokowi memperjelas bahwa keputusan tersebut adalah hasil keputusan bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mewakili keputusan rakyat.
“Saya telah menyampaikan secara lisan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Agustus di mana kami mengajukan undang-undang terkait Ibu Kota Nusantara dan 93 persen fraksi di DPR menyetujuinya,” ungkap Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur pada 25 September 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jokowi menegaskan kembali bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota bukanlah proyek pribadi presiden melainkan merupakan keputusan yang diambil oleh rakyat.
“Ini bukan hanya keputusan presiden tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR di Jakarta,” jelas Jokowi.
Pernyataan ini disampaikan untuk menghilangkan anggapan bahwa IKN adalah proyek pribadi nya.
“Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman bahwa ini adalah proyek Presiden Jokowi. Proses ini telah melalui berbagai tahapan yang baik dalam konteks berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Sejak Era Bung Karno
Jokowi juga menyebutkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah ada sejak masa Presiden pertama RI Soekarno hingga pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Bung Karno sudah menggagas pemindahan ibu kota pada tahun 60-an dan Pak Harto juga memiliki gagasan serupa. Saya hanya melanjutkan eksekusinya,” kata Jokowi.
Ia menekankan bahwa ide pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru melainkan sudah direncanakan sejak lama.
“Setelah dilantik pada tahun 2014 saya menginstruksikan Kepala Bappenas untuk meninjau kembali gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru yang sudah ada sejak era Bung Karno termasuk alasan mengapa Bung Karno sempat memilih Palangkaraya. Semua itu perlu diteliti kembali,” tutup Jokowi.
