Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan telah memastikan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN.
Anggaran IKN dalam APBN 2025 dapat bertambah tergantung dari keputusan Presiden Terpilih Prabowo namun saat ini anggaran sudah mencapai Rp 15 Triliun untuk 2025.
Menurut Thomas dalam Media Gathering di Serang Banten pad 25 September 2024 menyatakan total anggaran 2025 untuk IKN sudah mencapai 15 Triliun dan bisa bertambah dari ruang diskresi Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Thomas saat ini pemerintah sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025, yang nantinya akan dieksekusi oleh kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo. Dengan demikian Prabowo memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Prabowo akan bekerja sama dengan kabinet baru di mana prinsip diskresi presiden sangat besar namun tetap memberikan fleksibilitas untuk masa depan,” jelasnya.
Thomas juga menambahkan bahwa anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dialokasikan kepada Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Otorita IKN akan menerima dana sebesar Rp5,89 triliun, sementara Kementerian PUPR akan mendapatkan Rp9,11 triliun.
“Jika dirinci maka total Rp15 triliun untuk OIKN adalah Rp5,89 triliun dan untuk PUPR sebesar Rp9,11 triliun,” tambahnya.
Fokus anggaran IKN untuk tahun depan masih akan diarahkan pada investasi swasta. Pemerintah di bawah Prabowo akan memprioritaskan pencarian investor sesuai dengan kesepakatan bahwa 20% dari anggaran IKN berasal dari APBN dan 80% dari investasi swasta.
“Bagaimana cara kita menarik investasi dengan lebih cepat. Ini menjadi pertimbangan utama dan tugas kabinet selanjutnya adalah bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN,” ungkap Thomas.
Hingga saat ini total anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp76,5 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari Rp5,5 triliun pada APBN 2022, Rp27 triliun pada APBN 2023, dan Rp44 triliun pada pagu APBN 2024.
